Setelah Mahasiswa baru Magister Hukum STHM mengikuti rangkaian upacara Pembukaan pendidikan, mereka langsung mendaparkan pembekalan berupa kuliah umum dari Prof. Jimly. Dalam kuliah umum tersebut, Prof. Jimly menjelaskan bahwa Pemilu adalah sarana penyaluran aspirasi rakyat yang berdaulat dalam sistem konstitusional yang kita bangun sejak tahun 1955, dan kita sempurnakan sejak era reformasi. Di antara perbaikan yang kita lakukan di masa reformasi, terutama dengan Perubahan Pertama UUD 1945 pada tahun 1999 adalah ketentuan mengenai pembatasan masa jabatan presiden hanya untuk 2 periode saja, yaitu untuk masa 5x2 atau 10 tahun.
“Pada Pasal 7 UUD 1945 ditegaskan, “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Dengan demikian fungsi pokok dari diadakannya pemilihan umum itu, terutama untuk jabatan Presiden/Wakil Presiden adalah untuk memungkinkan terjadinya pergantian dan pergiliran kekuasaan secara damai dan teratur setiap lima tahunan atau 10 tahunan. Kita tidak boleh lagi membiarkan adanya praktik pemilu yang bersifat formalistik, tanpa diiringi pergantian atau pergiliran kekuasaan seperti yang pernah terjadi di zaman Orde Baru,” ujarnya.
Kuliah umum tersebut juga diikuti oleh Ketua Senat Dewan Guru Besar STHM, Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, S.E., M.M.,Ketua STHM, para Guru Besar STHM, Dosen, Kepala RSPAD, Jampidmil Kejagung RI, Aspers Kasad, Kababinkum, Kadilmiltama, Kapuskesad, Dirdik Kodiklatad, Kadiskum TNI Angkatan Laut, Kadiskum TNI Angkatan Udara, Perwira Golongan IV Ditkumad dan STHM, Perwakilan Mahasiswa S2 dari setiap Angkatan serta Perwakilan Mahasiswa S1 STHM.
(Pen STHM)
0 Komentar